Periode ini lebih tepat disebut sebagai masa perintisan. Pada masa ini struktur kepemimpinan dan manajemen organisasi belum tertata rapi, karena para Pimpinan Muhammadiyah adalah orang-orang baru yang belum banyak mengenal tentang organisasi Muhammadiyah. Gerakan yang dilakukan sekedar menanamkan ide-ide Muhammadiyah.
Struktur kepemimpinan Muhammadiyah pada periode ini masih tersusun sangat sederhana, terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa orang pembantu pimpinan karena pada periode  ini Muhammadiyah di Lamongan masih berupa cabang-cabang yang secara struktural di bawah pengawasan pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro.
Strategi pergerakan Muhammadiyah pada masa ini juga belum tersusun dengan rapi. Hal ini disebabkan sumber tenaga penggerak yang sangat terbatas, oleh karenanya penyebaran pengaruh Muhammadiyah lebih banyak diperankan oleh seorang ketua. Akan tetapi dalam periode ini, keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah juga memberikan arti tersendiri terhadap meluasnya pengaruh Muhammadiyah, terbukti dengan lahirnya beberapa organisasi kepaduan Hizbul Wathan di Sekaran, Laren, Babat, Sukodadi, Karangbinangun, Kalitengah dan Kedungpring pada tahun 1950-an yang dipelopori oleh para pelajar dan pemuda setempat, sekaligus organisasi kepaduan ini menjadi embrio Muhammadiyah di wilayah-wilayah tersebut.       
Pada tahun 1960 Muhammadiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat menyusul bubarnya Masyumi, karena banyak mantan anggota Masyumi yang memilih Muhammadiyah sebagai wadah pergerakan selain NU. Disisi lain tahun ini pula sebagai tonggak awal pertentangan yang hebat antara Muhammadiyah dengan NU, terutama terjadi karena perebutan pengaruh dalam masyarakat.

Sebelum tahun 1967 antar Cabang Muhamadiyah se-Kabupaten Lamongan belum sering mengadakan kontak secara langsung. Pimpinan Cabang Muhammadiyah berjalan sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi. Cabang-cabang yang ada sampai tahun 1967 secara struktural berada dalam pengawasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro.
Atas prakarsa lima cabang yang ada di lima wilayah pembantu Bupati Daerah tingkat II Lamongan, maka terbentuklah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan pada tanggal 11 September 1967, dengan susunan pengurus yang sangat sederhana terdiri dari seorang ketua yaitu R.H. Moeljadi dibantu sekretaris, bendahara, dan beberapa majlis antara lain : Majlis PKU, Pendidikan dan Kebudayaan, Tabligh, dan Pemuda Hizbul Wathan. Mulai saat itulah arah pergerakan Muhammadiyah Lamongan mulai searah sekaligus sebagai tanda bahwa cabang-cabang Muhamadiyah se-Lamongan sudah terlepas dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro secara struktural.
Masa jabatan Pimpinan Muhammadiyah mengikuti peraturan yaitu selama 3 tahun. Masa 3 tahun itu berlaku mulai tahun 1950 sampai 1970, dan selepas tahun 1970 menggunakan peraturan baru yaitu selama 5 tahun, keduanya mengikuti muktamar Muhammadiyah. Apabila masa jabatan pengurus sudah habis, mereka dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
Demikianlah, mulai periode ini terlihat semakin jelas arah gerakan Muhammadiyah di Lamongan. Untuk penyebaran pengaruh Muhammadiyah terbagi menjadi dua wilayah, yaitu belahan utara Lamongan dan belahan selatan Lamongan. Belahan utara Lamongan diperankan oleh Cabang Pangkatrejo, Paciran, Jatisari, Laren, dan Brondong, sedangkan belahan selatan Lamongan diperankan oleh Cabang Lamongan, Babat, Kadungpring, dan Sugio.
Terpilihnya RH. Moeljadi sebagai ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan sangat berarti terhadap proses perluasan pengaruh Muhammadiyah, karena dia adalah mantan tokoh Masyumi yang disegani oleh masyarakat, juga sebagai mantan Sekjen Gerakan Pemuda ANSOR (Pemuda NU) Cabang Lamongan tahun 1951-1954. Disatu sisi Moeljadi dijadikan propaganda untuk menarik simpati masyarakat supaya ber-Muhammadiyah, disisi lain NU merasa terpukul dengan keluarnya Moeljadi dari barisan organisasi NU. Upaya pengkaderan dilakukan dalam periode ini melalui sistem kader ngintil yaitu suatu sistem pengkaderan, dimana ketua berusaha memilih dan menggandeng terus beberapa orang untuk dipersiapkan dalam kepemimpinan periode selanjutnya. Salah satu hasilnya terlihat dengan terpilihnya K.H. Abdurrahman Syamsuri menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah selama dua masa jabatan dari tahun 1978 sampai 1990.
Dua tahun kepemimpinan  R.H. Moeljadi terhitung sejak terangkatnya sebagai ketua Pimpinan Daerah Muhamadiyah Lamongan mengalami kemajuan, namun antara tahun 1970-1973 terjadi kemunduran. Hal ini dikarenakan R.H. Moeljadi diangkat sebagai Kepala Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Lamongan, sehingga perhatian untuk Muhamadiyah benar-benar tersita. Disamping itu juga adanya larangan terhadap aparat Depag dan guru-guru agama di Jawa Timur untuk tidak mengurusi organisasi di luar kedinasan. Untuk mengatasi masalah intern itu, maka dari tokoh-tokoh Muhammadiyah Lamongan mengadakan rapat cabang darurat, dan dapat memilih H. Zahri untuk membantu R.H. Moeljadi. Antisipasi ini ternyata berjalan dengan baik, sehingga periode Moeljadi bisa berlangsung sampai tahun 1978. Pada tahun 1978 diadakan musyawarah Daerah Muhamadiyah Lamongan, dan berhasil memilih K.H. Abdurrahman Syamsuri sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Lamongan. Perubahan ketua ternyata membawa dampak pada kesekretariatan, yaitu beralihnya dari Jl. K.H. Ahmad Dahlan no. 08 Lamongan ke Pondok Pesantren Karangasem-Paciran. Peralihan kesekretariatan ini dengan pertimbangan agar kepengurusan Muhammadiyah berjalan lancar, karena pucuk pimpinan dipegang oleh seorang yang berdomisili di Paciran (pengasuh Pondok Pesantren Karang Asem-Paciran). Hal ini sebagai salah satu tanda bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan masih sangat tergantung pada seorang ketua. Kondisi ini nampak berubah pada tahun 1980-an, dimana kader-kader potential sudah bermunculan yang membawa angin segar dalam tubuh organisasi.

Struktur pimpinan dan manajemen organisasi Muhammadiyah Lamongan periode ini terlihat lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam periode ini terdapat dua kali masa jabatan, pertama tahun 1978-1985 dan kedua tahun 1985-1990. Kedua masa jabatan itu diketuai oleh K.H. Abdurrahman Syamsuri, atau lebih dikenal dengan nama Yi Man.
Berbicara tentang struktur pimpinan lebih diarahkan pada perkembangan dan perubahannya. Perkembangan dan perubahan itu sebagai jawaban dari semakin kompleknya masalah yang harus ditangani secepatnya oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan saat itu.
Pada periode kepengurusan tahun 1978-1985 dapat disusun struktur pimpinan yang terdiri dari seorang ketua, keua I dan II, sekretaris I dan II, bendahara I dan II, ditambah majlis-majlis, dan biro-biro, antara lain. Majlis Pendidikan dan Kebudayaan, Pustaka, PKU, Tabligh, Tarjih, Wakaf/Kehartabendaan, Pengkaderan/Organisasi, BPKAMM, dan Pembina Karyawan. Ketua yang ditetapkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah K.H. Abdurrahman Syamsuri. Selanjutnya untuk melengkapi kepengurusan dan pembagian kerja, diadakan sidang pleno I di Sedayu Lawas (Cabang Brondong) pada tanggal 18 Maret 1979. Sidang pleno I ini menghasilkan kelengkapan pengurus PD Muhammadiyah periode 1978-1985, sebagaimana terlampir.
Pada masa kepemimpinan KH. Abdurrahman Syamsuri digunakan strategi pengawasan terhadap majlis-majlis dan biro-biro yang ada, antara lain :
a.    Ketua membidangi Majlis Tabligh, Tarjih, dan Wakaf/Kehartabendaan,
b.    Ketua I membidangi Majlis Pendidikan dan Kebudayaan, Pustaka, dan PKU,
c.    Ketua II membidangi Biro Pengkaderan/Organisasi, Pembina Karyawan, dan BPKAMM.

Pada masa tersebut juga terlihat adanya beberapa perubahan penting dalam susunan pengurus sebagai upaya pengaktifan. Perubahan ini karena ada beberapa pejabat penting dalam organisasi yang mengundurkan diri, dengan alasan kesibukan pribadi, antara lain Ketua Majlis PKU (Gholib Ghufron), Ketua Majlis Wakaf/Kehartabendaan (H. Mufti Aziz), Wakil Ketua I (Shofwan Shofa), Bendahara I (H. Usman Dimyati), dan Ketua BPKAMM (Mahmud Irfan B.A.). Dengan demikian tersusunlah formasi baru dalam kepengurusan PD Muhammadiyah Lamongan 1978-1985 sebagaimana terlampir. Perubahan itu diadakan dalam rapat pleno di Babat tahun 1982.
Kepemimpinan KH. Abdurrahman Syamsuri  berakhir pada tahun 1985. Karena itu perlu diadakan Musyawarah Daerah untuk memperbarui kepemimpinan. Musyawarah Daerah Muhammadiyah diadakan pada tanggal 29-30 Maret 1986, dan berhasil memilih 9 anggota Pimpinan Daerah  Muhammadiyah periode 1985-1990, selanjutnya mereka mendapat pengesahan pada tanggal 8 Juni 1986.
Pada Musyda ini tetap memberikan kepercayaan pada KH. Abdurrahman Syamsuri untuk mengetuai PD Muhammadiyah Lamongan periode 1985-1990. Seperti halnya dengan mekanisme kerja pada kepemimpinan KH. Abdurrahman Syamsuri, maka untuk melengkapi struktur kepengurusan juga diadakan sidang pleno pada tanggal 25 Juli 1986, yang dapat melengkapi susunan pengurus, terdiri dari ketua, wakil ketua I, II, dan III, sekretaris dan wakilnya, bendahara dan wakilnya, majlis-majlis, dan biro-biro, diantaranya : Majlis Tarjih, Pendidikan dan Kebudayaan, Tabligh, PKU, Wakaf/Kehartabendaan, dan BPKAMM, sebagaimana terlampir.

Pada kepemimpinan KH. Abdurrahman Syamsuri telah diadakan beberapa perbaikan. antara lain :

a.    Pembaharuan sebagai hasil dari rapat pleno PD Muhammadiyah tanggal 23 November 1986, berupa pembentukan Badan Pendidikan Kader,

       menentukan ketua baru untuk Majlis Tarjih dan BPKAMM, karena ketua sebelumnya mengundurkan diri.
b.    Pembaharuan sebagai hasil rapat pleno PD Muhammadiyah tanggal 6 Desember 1987, berupa pembentukan Majlis Ekonomi dan Majlis Pustaka, dan

       menetukan ketua baru untuk Majlis Tarjih, karena ketua sebelumnya yaitu K.H. Showab Mabrur meninggal dunia.
c.    Pembaharuan sebagai hasil dari rapat pleno PDM tanggal 15 Maret 1989, berupa penentuan ketua baru untuk Majlis Tabligh, karena ketidakaktifan

       ketua sebelumnya. Dari pembaruan-pembaruan itu, maka pada tahun 1989 terdapat formasi dalam kepengurusan periode 1985-1990, sebagaimana

       terlampir.

Untuk mempermudah pengawasan dalam kepemimpinan KH. Abdurrahman Syamsuri, maka dirumuskan tugas, fungsi, dan tata kerja yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1987, antara lain :

a.    Wakil ketua I membidangi Majlis Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pendidikan Kader, BPKAMM, dan mewilayahi Cabang Paciran, Brondong, Laren,

       Pangkatrejo, Karanggeneng, dan Kalitengah.
b.    Wakil ketua II membidangi Majlis PKU, Ekonomi, dan Pustaka, dan mewilayahi Cabang Babat, Kedungpring, Modo, Ngimbang, Sambeng,

       Kembangbahu, dan Mantup, dan
c.    Wakil ketua III membidangi Majlis Tarjih, Tabligh, Wakaf/Kehartabendaan, dan mewilayahi Cabang Lamongan, Sukodadi, Sugio, Tikung, Deket,

       Glagah, dan Karangbinagun.

Dinamika struktur pimpinan tersebut merupakan salah satu usaha periode KH. Abdurrahman Syamsuri dalam upaya meningkatkan prestasi kerja PDM Lamongan.
Dalam aspek manajemen organisasi ada beberapa hal yang perlu dicatat selama periode KH. Abdurrahman Syamsuri, antara lain :

a.    Menentukan salah satu ruang di Pondok Pesantren Karangasem sebagai sekretariat PDM Lamongan yang dibuka setipa hari pukul 08.00-13.00 WIB,

       dengan seorang tenaga full timer yaitu Barqus Salam (yang selanjutnya diangkat sebagai wakil sekretaris)
b.    Mengadakan perbaikan administrasi kantor menurut aturan yang ada, baik yang menyangkut penyesuaian kode indek surat maupun kearsipan.
c.    Menyusun kembali pimpinan cabang-cabang dan ranting-ranting yang mengalami kelesuhan pada akhir periode R.H. Moeljadi. Upaya penyegaran

kembali inilah sehingga sampai tahun 1985 PD Muhammadiyah Lamongan memiliki 14 cabang yang berdiri di beberapa kecamatan. Perluasan organisasi terus dilakukan, sehingga sampai tahun 1989 sudah terdapat 20 cabang dan 255 ranting dengan kuantitas amal usaha yang besar. Pembenahan-pembenahan organisasi otonom juga dilakukan, seperti Aisyiyah, Nasyiatul Aisyaiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Tapak Suci. Organisasi otonom inilah yang menuaikan tugas khusus bergerak dan berdakwah pada kalangan masing-masing.

d.    Secara periodik setiap dua bulan sekali mengadakan kunjungan ke cabang-cabang, sekaligus dalam kesempatan itu diadakan acara khusus berupa

       sidang pleno.
e.    Mengadakan peningkatan mutu pimpinan dengan mengirimkan beberapa pengurus untuk mengikuti acara-acara penataran instruktur yang diadakan

       oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Di daerah sendiri juga diadakan pengajian

       pimpinan yang dihadiri PWM Jatim dan PP Muhammadiyah, seperti K.H.M. Anwar Zein (PWM Jatim) pada tanggal 6 September 1985, K.H.AR.

       Fachruddin pada tanggal 11 Juli 1985 dan 8 Mei 1986, dan Drs. H. Sutrisno Muhdam pada tanggal 9 Mei 1986, keduanya dari PP Muhammadiyah

       Yogyakarta.
f.    Mengupayakan kaderisasi, dengan memberikan kemudahan bagi warga Muhammadiyah untuk menuntut ilmu, baik di dalam maupun di luar negeri.

      Dalam berbagai bentuk seperti beasiswa, pemberian surat sakit, dan pengajuan beasiswa. Tujuan utama yang banyak termaktub dalam dokumen

      antara lain ke Universitas Al Azhar Kairo (Mesir), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah

      Malang, SPK Sepanjang (Sidoarjo), SMA Muhammadiyah I Yogyakarta, Pendidikan Ulama Tarjih di Yogyakarta, dan lain sebagainya.
g.    Merumuskan sistem penggalian dana, yaitu menggali dana untuk kepentingan organisasi dari Amal Usaha Muhammadiyah Lamongan yang dianggap

       mampu, seperti BAKIS, Balai Pengobatan dengan besar sumbangan yang bervariasi, selain itu juga berasal dari setiap perguruan Muhammadiyah

      sedaerah Lamongan, juga dari zakat, infak, dan shadaqah para anggotanya.

Perkembangan organisasi yang nampak dibanding periode RH. Muljadi, yaitu sampai tahun 1990 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan memiliki 20 cabang, 255 ranting, dengan jumlah anggota yang ber KTA sebanyak 11.519 orang, tidak ber KTA 24.150 orang, dan simpatisan sekitar 20.701 orang.

Periode ini banyak ditandai dengan perubahan dan penambahan struktur pimpinan organisasi, serta kebijakan-kebijakan manajemen. Struktur pimpinan periode ini terdiri dari ketua dan dua orang wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, bendahara dan wakilnya, dan tiga anggota pimpinan yang masing-masing mengkoordinasi beberapa majlis, antara lain, pertama, angota merangkap Koordinator Majlis Dikdasmen, Pembina Kesehatan, Kebudayaan, dan Pustaka. Kedua, angota merangkap kordinator Majlis Tarjih, Tabligh, dan Wakaf/Kehartabendaan. Ketiga, anggota merangkap Koordinator Majlis Pembina Ekonomi, Pembina Kesejahteraan Sosial, BPK, dan LPPK. Setiap majlis sendiri dibentuk kepengurusan, terdiri dari ketua dan wakilnya, sekretaris, dan anggota majlis. Mengenai susunan pengurus PD Muhammadiyah Lamongan dapat dilihat pada lampiran.
Musyawarah daerah dalam memilih pengurus untuk periode ini yang diselenggarakan pada tanggal 28-29 September 1991 di Babat, sebetulnya tetap mengusulkan KH. Abdurrahman Syamsuri menjadi ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, akan tetapi usulan itu ditolak oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, karena adanya rangkap jabatan, yaitu masuknya KH. Abdurrahman Syamsuri sebagai anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Oleh karenanya Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan Abdul Fatah untuk menggantikan posisi KH. Abdurrahman Syamsuri sebagai ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan. Seperti kebiasaan sebelumnya, ketua terpilih kemudian mengadakan rapat pleno pada tanggal 12 dan 26 Januari 1992 untuk melengkapi susunan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah periode 1990-1995.
Berbeda dengan periode KH. Abdurrahman Syamsuri yang sering mengadakan rasionalisasi pimpinan sebagai upaya pengaktifan, dikarenakan pengunduran diri para pengurus, namun pada periode ini tercatat hanya terjadi sekali dalam jajaran Pimpinan Daerah, yaitu digantikannya Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang juga ketua II Pimpinan Daerah Muhammadiyah (dr. Faishol Ama, M. Sc.). Untuk kedudukannya sebagai direktur digantikan oleh dr. H.M. Thohir, M.Sc., sedangkan ketua II digantikan oleh K.H. Afnan Anshari, tercatat mulai tanggal 29 November 1992.
Dalam aspek manajemen, ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam periode K.H.  Abdul  Fatah, antara lain :

a.    Memindahkan sekretariat PD Muhammadiyah yang semula bertempat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan no 122 ke Jl. Lamongrejo no. 109-111 Lamongan

      sejak tanggal 1 Juli 1992, sekaligus sebagai kantor bersama Muhammadiyah beserta ortom-ortomnya. Sekaligus mengangkat tenaga eksekutif.
b.    Penertiban administrasi Muhammadiyah dan ortom-ortomnya sebagai tindak lanjut dari rintisan periode sebelumnya. Bahkan dalam periode ini berhasil

       membendel surat-surat PD Muhammadiyah, baik surat keluar maupun masuk, kemudian menyusunnya secara rapi dalam almari kantor.
c.    Membentuk cabang-cabang baru, akibat dari perubahan administrasi pemerintah Kabupaten Lamongan (yaitu terbentuknya tiga kecamatan baru,

      antara lain Pucuk, Bluluk, dan Solokuro, yang masing-masing sebelumnya mengikuti Kecamatan Sukodadi, Sukorame, dan Paciran). Selain itu juga

      menyeragamkan penyelenggaran Musyran dan Musycab, serta mengesahkannya sebagai tindak lanjut dari usaha periode sebelumnya yang belum

      tuntas. Sampai akhir periode ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah memiliki 20 cabang, 4 calon cabang, 265 ranting, dengan jumlah anggota sebanyak

       59.337 orang.
d.    Meningkatkan mutu pimpinan dengan mengadakan pengajian pimpinan. Dalam acara ini sering mendatangkan pembicara dari Pimpinan Pusat

       Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Selain itu juga secara intern mengadakan konsolidasi pimpinan harian (9 orang)

       setiap dua minggu sekali, dan rapat gabungan yang terdiri dari seluruh pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan sekali dalam sebulan.
e.    Memperluas wawasan ber-Muhammadiyah ke cabang-cabang dan ranting-ranting sedaerah Lamongan, seperti pada Bulan September dan Oktober

       1994.
f.    Merumuskan sistem penggalian dana, yaitu penggalian dana dilakukan secara intensif dan masuk dalam rencana anggaran tahunan yang diperoleh dari

      segenap jajaran Amal Usaha Muhammadiyah, seperti Rumah Sakit, Balai pengobatan, Lembaga Pendidikan dan lain sebagainya.
g.    Upaya kaderisasi memiliki tipe yang sama seperti pada periode KH. Abdurahman Syamsuri.

Tersebut di atas itulah diantara usaha penting periode K.H. Abdul Fatah dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. Dengan demikian dapat dilihat adanya perkembangan yang selalu meningkat setiap periode. Dari gambaran-gambaran tersebut rasanya tidak salah, apabila empat periode itu digolongkan dalam tiga tahap, secara urut antara lain : tahap perintisan, konsolidasi, dan pengembangan.